Bangkitkan Optimisme Masyarakat Papua

Jul 27, 2018

**JAKARTA – **Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi.
Tidak ada daerah yang dianaktirikan atau dianakemaskan dalam upaya mencapai tujuan itu. Presiden Jokowi membangun Indonesia secara adil dan merata. Membangun dari pinggiran agar rekat persatuan dan kesatuan makin kuat.
Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mampu membantu mengatasi ketimpangan pendapatan yang semakin lebar.
Papua dan Papua Barat, pada tahun 2015 lalu, memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,486 juta. Dari jumlah itu, sekitar 1 juta jiwa adalah suku asli setempat. Sebanyak 30,05% dari penduduk Papua dan Papua Barat hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya hampir 100% masyarakat suku asli setempat hidup di bawah garis kemiskinan. Tak mengherankan jika daerah ini menempati angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Bisa dibayangkan jika tidak ada intervensi pemerintah atas kondisi itu.
Sentuhan Jokowi
Pada pemilihan presiden (pilres) 2014 lalu, Jokowi-Jusuf Kalla dipercaya oleh masyarakat Papua dan Papua Barat untuk memimpin pembangunan di wilayah itu. Pasangan ini memperoleh suara mutlak di sana.
Papua dengan luas 42,2 juta hektar memiliki hampir 50% dari keanekaragaman hayati Indonesia. Daerah yang kaya dan subur. Namun, mengapa tetap miskin? Jika ada pandangan bahwa Papua dan Papua Barat mengalami ketertinggalan peradaban, itu tidaklah benar.
Sebab utama kemiskinan di Papua dan Papua Barat lebih karena tidak adanya perencanaan dan rancangan strategi pembangunan ekonomi lokal yang terencana, serius dan terintegrasi. Tidak ada rancangan strategi dan peta-jalan yang sistemik dengan menyertakan suku asli ke dalam perekonomian lokal, apalagi nasional.
Termasuk di dalamnya penyiapan kurikulum dan materi yang menjawab tantangan yang ada. Semisal, akses pendidikan dan pelatihan berkualitas yang tepat guna, program permodalam berstrategi memandirikan masyarakat. Malah ada kecenderungan bersifat hibah tanpa ketegasan ikatan tanggung-jawab.
Nah, penyebab terberat adalah tidak berperannya mereka yang berkompetensi menuntun masyarakat keluar dari ketertinggalan. Di era sekarang, masyarakat suku asli setempat masih hidup dalam pola “berburu, memetik dan meramu” di hutan. Tidak banyak yang mau bertani/berkebun atau beternak secara baik, apalagi secara modern.
Lalu apa yang dilakukan? Presiden Jokowi membangun Papua dari berbagai sudut. Pembangunan manusia dengan mengasah ketrampilan hidup (life skills) adalah salah satunya. Index Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua menduduki peringkat ke-34 dari 34 provinsi.
Melalui Kelompok Kerja Papua (Pokja Papua), pemerintah melakukan Program Pembinaan Pedagang Suku Asli Papua. Ini adalah upaya memastikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah komunitas suku asli di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Program ini terdiri dari Pembinaan Pedagang Pasar Suku Asli Papua di Pasar Mama dan Pasar Pharaa Jayapura, Pembinaan Petani Kopi di lima kabupaten di Papua, Pembinaan Pengusaha Grosir Kopi dan Pengusaha Kedai Kopi di Wamena. Ada juga Pembinaan Pedagang Daging di Pasar Jayapura, Pembinaan Pengusaha Transportasi Darat, dan Peluncuran Tongmaju Pers.
Jelas bahwa untuk membangun Papua dan Papua Barat diperlukan keberanian besar untuk merancang program yang keluar dari pakem yang biasa-biasa saja. Tidak mengulangi kegagalan di masa lalu, meski harus tetap hati-hati. Perlu ketekunan dan keuletan untuk melewati tantangan yang terjal berat dan panjang.

Pokja Papua

Mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang melibatkan perempuan dan suku-suku pedalaman Indonesia