/ pendidikan

Berkas Cahaya yang Menerangi SDM Papua

Pokja Papua – Kabar lulus tujuh putra-putri terbaik Papua dari Universitas Corban, Oregon Amerika Serikat (AS), awal Mei 2019 ini sungguh membangggakan dan sekaligus melegakan masyarakat Papua. Bangga, tidak saja karena mereka adalah angkatan pertama mahasiswa-mahasiswi Papua yang selesai kuliah dengan dibiayai dari dana otonomi khusus (otsus) Papua di luar negeri, tetapi juga karena salah satu di antaranya, Sherina Fernanda Msen, adalah lulus dengan predikat magna cum laude jurusan akuntansi, kepemimpinan dan manajemen.

Tapi kebanggaan pada dasarnya tidak hanya karena dua hal itu. Alasan lain adalah karena masalah kesulitan keuangan yang sempat dirasakan oleh sejumlah mahasiswa Papua penerima beasiswa yang sedang studi di luar negeri akhirnya tuntas dan beres. Karena itu, cukup beralasan jika Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama istrinya, menyempatkan diri untuk ikut merayakan kesuksesan yang melegakan itu. Sekaligus Gubernur Lukas meyakinkan kembali komitmennya untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas bagi Papua ke depan di hadapan para mahasiswa/mahasiswi yang dikirimkannya untuk belajar.

Pada awal tahun 2019 ini dan juga tahun sebelumnya, mahasiswa penerima beasiswa dari dana otsus Papua di luar negeri deg-degan. Cemas dan merasa nasib tak tentu, apalagi tentram. Tidak cuma mahasiswa dari Propinsi Papua tetapi juga Papua Barat. Adalah orang tua Yvette Helene Papare, Yvens Papere yang mewakili keluhan anaknya dan enam mahasiswa Papua yang sedang belajar George Mason University, Virginia USA. Yvens menulis surat kepada Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, tentang pencairan dana beasiswa yang terlambat dan bisa berimbas pada konsentrasi belajar anaknya.

Namun, dengan cepat persoalan itu bisa diatasi. Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, pada Januari 2019 langsung memerintahkan Kepala Biro Otsus untuk menuntaskan hak-hak mahasiswa di luar negeri tersebut. Dan, semuanya pun beres. Konon, masalah keterlambatan pencairan dan pengiriman dana beasiswa hanya masalah teknis.
Terbentur Aturan
Seperti diungkap Kepala Bagian Peningkatan Daya Saing SDM Biro Otsus Papua, Anthony Mirin, bahwa mengurus beasiswa pada masa kini maupun pada waktu-waktu mendatang tidak akan luput dari masalah keteralambatan seperti itu. Alasannya, posisi penerimaan DPA untuk tahun anggaran baru dilakukan pada bulan Maret. Sementara invoice yang ditagihkan sudah termasuk Januari-April pada akhir tahun sebelumnya. Ia mencontohkan, uang saku mahasiswa dikirim sampai Desember 2018. Sedangkan living cost (uang saku) Januari-April 2019 baru bisa diproses bulan Februari dan cair pada bulan Maret.

“Sekarang ini dunia terbuka dan transparan. Apalagi sudah dikawal langsung oleh tim audit termasuk BPK dan KPK,” tegasnya. Anthony Marin mengemukakan pihaknya selalu memperbaiki data, manajemen dan sistem pembayaran serta penyaluran dana beasiswa otsus. Bagaimana mengatasi keterlambatan pengiriman dana kepada mahasiswa yang berada di luar negeri terus dicari jalan keluar sehingga ada payung hukum untuk menjalankannya. Misalnya Peraturan Gubernur atau produk hukum lainnya.

Pemerintah Daerah Papua mengalokasikan dana sebesar Rp 48 miliar bagi para kadernya di luar negeri tersebut dalam setahun. Program pengiriman mahasiswa terbaik Papua untuk belajar ke luar negeri menggunakan dana otsus Papua dimulai tahun 2014 lalu. Menurut Lukas Enembe, saat ini sudah ada sekitar 500 orang mahasiswa/mahasiswi Papua yang sedang belajar di luar negeri. Sebanyak 360 orang di antaranya belajar di AS dan tersebar di 23 negara bagian negara tersebut.

Mereka hanya diserahi tugas untuk belajar semaksimal mungkin sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Seusai menamatkan pendidikan, Lukas Enembe tidak mewajibakan mereka untuk kembali ke tanah Papua. “Pemerintah tidak mengharuskan mereka kembali untuk mengabdi. Mereka boleh mengabdi di mana saja di seluruh dunia asal tetap menjadi warga negara Indonesia, warga asli Papua. Itu harapan saya. Tentu saja mereka bisa kembali untuk membangun ke Papua, tetapi kami tidak mengharuskan. Bagi kami, mereka bisa mengharumkan nama Papua, nama Indonesia di mana saja. Jangan terpaku harus ada di Papua saja. Mereka yang tidak pulang pun tidak kami haruskan mengembalikan uang kuliah selama ini,” tegas Lukas Enembe.

Studi Dalam Negeri
Pengiriman mahasiswa-mahasiswi Papua ke luar negeri memang masih ada yang kontra. Anggota DPD Papua, Mervin Sadipun Komber, pernah meminta moratorium karena alasan biaya yang dianggap terlalu mahal. Ia berpendapat, dengan biaya yang besar, bisa lebih banyak menyekolahkan anak-anak Papua dalam negeri. Anggaran untuk seorang di luar negeri, menurutnya, bisa membiaya 15-20 orang mahasiswa/mahasiswi Papua yang belajar dalam negeri. Pengiriman studi ke luar negeri hanya jika jurusan yang diambil tidak tersedia dalam negeri.

Tapi bagi Lukas, dana bukanlah masalah. Ia ingin investasi pendidikan di daerahnya bisa berjalan dengan baik. Tidak mau kalah dengan investasi yang dilakukan daeah lain, seperti yang ada di Jawa. Pengiriman studi di kampus-kampus dalam negeri juga ada dan jumlahnya sangat banyak. “Kami kirim sebagian ke luar negeri karena belum banyak anak Papua mengenyam kesempatan pendidikan di luar negeri. Mengapa di Jawa bisa ada banyak anak dikirim ke luar negeri jadi dokter dan sebagainya, tapi Papua tidak? Itulah sebabnya saya ingin mereka belajar ke luar negeri,” kata Lukas seperti dikutip VOA.

Ia sangat senang dengan kelulusan kadernya tersebut. Ada seberkas cahaya dilihatnya dalam pengembangan SDM Papua ke depan. Bahkan ia bersama kadernya itu menyempatkan diri melakukan upacara bakar batu di Oregon. Sebuah upacara syukuran tradisional khas Papua. Syukuran itu kemudian menjadi lebih berarti bagi Sherina Fernanda karena ia telah ditawari oleh tiga universitas berbeda untuk melanjutkan kuliahnya secara gratis. SDM Bersaing, Papua Hebat, Papua Maju.