/ BUMN

BUMN Bakal Terus Tambah Jumlah Penyalur BBM di Papua

Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan terus menambah jumlah penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua, sebagai langkah untuk menurunkan harga dan adanya kesamaan harga BBM subsidi maupun non subsidi di wilayah Indonesia timur ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan, upaya pemerintah untuk mengurangi disparitas harga dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi, adalah dengan BBM satu harga di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Penyetaraan harga BBM dilakukan dengan menambah jumlah Lembaga Penyalur (LP) total BBM Satu Harga yang telah beroperasi sejak tahun 2016 dan terus berlangsung di 2017. Sebelum 2016 berada di kisaran RP 50.000 sampai 60.000 per liter. Dengan adanya kebijakan BBM Satu Harga, harga penjualan BBM di Papua setara dengan wilayah Jawa dan Bali sesuai penetapan pemerintah dimana harga premium Rp 6.450 dan Harga Solar Rp 5.150.

"Kami akan terus mendorong penambahan jumlah lembaga penyalur, sehingga masyarakat di pelosok atau pedalaman Papua juga mendapatkan keadilan,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, Puncak Jaya Mulia, Senin 20 November 2017.

Pada 2018 Pemerintah menargetkan penyetaraan harga BBM di Papua terjadi di 14 titik yang antara lain tersebar di wilayah Bolkame, Abonaho Keerom dan Tolikara. Rini menambahkan bila kondisi geografis dan distribusi menjadi tantangan dan Pemerintah dengan melalui Kementerian BUMN terus berupaya untuk atasi bersama dan optimis penyetaraan harga BBM di titik-tititk yang telah ditargetkan dapat terwujud.

Pertamina mencatat, kebutuhan BBM di wilayah Papua saat ini tercatat hampir mencapai 800 ribu KL per tahun dengan alokasi sekitar 500 ribu KL untuk wilayah Papua dan 300 ribu KL untuk wilayah Papua Barat dengan distribusi penyaluran BBM yang dilakukan melalui moda transportasi darat, laut dan udara. Hingga November 2017, di Provinsi Papua tercatat sudah 9 LP dan di Papua Barat terdapat 2 LP.

Sumber: bumntrack.com