Infrastruktur, Cara Jokowi Bangun Keadilan Sosial di Papua

Feb 26, 2018

Jayapura – Membangun dari pinggiran! Desa mengepung kota! Itulah cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membangun Indonesia pada periode pemerintahan 2014-2019.
Keduanya membangun jalan tol, tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi juga luar Jawa. Di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Jalur kreta api yang puluhan tahun tidak aktif atau bahkan hilang, difungsikan dan dihidupkan kembali. Di Sulawesi dan di Kalimantan dibuka jalur kreta api.
Jalan, jembatan tidak hanya diperbaiki, tetapi dibangun baru. Hal itu terasa di seluruh penjuru negeri, termasuk Papua dan Papua Barat. Pemerintahan Jokowi-JK, mewujudkan impian Mama Papua untuk memiliki pasar khusus penduduk asli Papua. Jalan dan jembatan di berbagai lini jalur transportasi darat dibangun dan terus dibuat rute baru.
Hanya pada masa kepemimpinan Jokowi-JK inilah, penduduk Papua dan Papua Barat merasakan ada penurunan harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Jika sebelumnya selalu mengalami kenaikan, tidak demikian halnya dengan saat ini. Bahkan seluruh Papua sudah mulai merasakan bahan bakar minya (BBM) Satu Harga, artinya harga BBM di pelosok Papua sudah sama dengan harga BBM di Jakarta, Surabaya, Makassar dan sebagainya.
Papua di era pemerintahan Jokowi-JK bukan lagi anak tiri dalam pembangunan nasional. Papua setara dan sama dengan daerah lain. Bahkan Presiden Jokowi memberi perhatian lebih atau luar biasa besar kepada Papua dan Papua Barat. Setidaknya sekali dalam empat bulan Presiden Jokowi mengunjungi Papua dan memantau sendiri berbagai macam proses pembangunan yang dijalankannya.
Banyak kalangan bertanya mengapa pemerintahan Jokowi-JK begitu agresif membangun Papua dan Papua Barat? Secara ekonomis tak menguntungkan membangun infrastruktur di Papua secara besar-besaran karena kegiatan dan pertumbuhan ekonominya kecil. Uang yang dihabiskan untuk membangun infrastruktur tak sebanding dengan aktivitas ekonomi yang sedang dan akan berjalan. Serta berbagai pertanyaan lainnya.
Bayangkan, jumlah penduduk Papua yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 25 persen dari populasinya. Angka ini dua kali lipat lebih dari angka nasional yang sebesar 10,7 persen (BPS, Maret 2017). Namun, Jokowi memiliki pandangan yang berbeda. Ia membangun Indonesia dalam kerangka Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Jika infrastrukturnya bagus, jalan dan pelabuhan bagus, maka ekonomi Papua akan tumbuh lebih cepat karena distribusi logistik untuk barang dan orang meningkat,” tegas Jokowi pada tahun 2015 lalu.
Itulah sebabnya ia terus membangun jalan raya Trans Papua, menghubungkan Papua dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Jokowi juga memiliki target agar rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat mencapai 100 persen pada tahun 2019. Papua adalah ujung timur tol laut yang harus terkoneksi dengan pulau dan pelabuhan lain dengan baik. Tak main-main, ia mengalokasikan Rp 85,7 triliun untuk mendanai proyek pembangunan di Papua dan Papua Barat.
“Potensi besar seperti itu (di Papua dan Papua Barat) harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat,” katanya. Kepala Negara sangat menyadari kalau membangun Papua akan menuai pro dan kontra karena berbagai alasan. Sebagai contoh, LSM, ahli dan pegiat konservasi ada yang berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur di Papua merusak kawasan kawasan hutan lindung, menggaggu habitat flora dan fauna, hanya menguntungkan pebisnis dengan mengorbankan masyarakat lokal, dan sebagainya.
Tapi, Jokowi tetap di jalannya sendiri. Ia tak peduli. Tujuannya adalah membangun Papua dan Papua Barat agar setara dengan daerah lain. Jokowi di jalan membangun Indonesia sentris. Tidak hanya Papua yang dibangun, tetapi semua daerah lain diperlakukan sama.
Ketua Pokja Papua, Judith J. Dipodiputro, mengatakan target besar Presiden Jokowi harus disambut oleh semua elemen yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan di Papua. Sekecil apapun peran yang bisa dilakukan.
Pokja Papua, misalnya, ingin memastikan pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya di Papua bisa dirasakan oleh masyarakat termiskin sekalipun. “Tugas Pokja Papua adalah mendampingi dan membantu mereka yang miskin dimasukkan dalam perkembangan yang sedang terjadi,” kata Judith, November 2017 lalu.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Papua tak bisa menunggu ekonomi masyarakat tumbuh terlebih dahulu. Tidak bisa seperti ayam dan telur, yang mana yang harus dimulai lebih dulu. Pemerintah adalah katalisator dan implementasinya adalah pembangunan infrastruktur. Di Papua, Jokowi tak hanya membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara, tetapi juga membangun infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan dan sebagainya.

Pokja Papua

Mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang melibatkan perempuan dan suku-suku pedalaman Indonesia