Presiden Jokowi Diundang Membuka Kongres Pemuda Adat Papua

Budaya Mar 10, 2019

Jayapura – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diundang untuk membuka Kongres Pemuda Adat Papua yang akan digelar tanggal 23-25 Maret 2019 mendatang. Namun, kepastian kehadiran Presiden Jokowi masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.

Sekretaris Umum Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, mengatakan kalaupun Presiden Jokowi tak bisa hadir, bisa saja digantikan oleh perwakilannya. Dalam kongres nanti, Pemuda Adat Papua akan dibahas cara-cara melindungi hak-hak adat orang Papua. Selain itu juga menentukan kepengurusan Pemuda Adat Papua secara definitive.

Jan Christian Arebo mengatakan, dalam kongres ini pihaknya mengundang sebanyak tiga perwakilan dari masing-masing lembaga adat yang ada di Propinsi Papua dan juga dari 34 propinsi lain.

Namun, ia memastikan kongres ini tidak ada kaitannya dengan situasi politik. Bahkan dalam kongres akan dibahas bagaimana mencegah kepentingan politik dalam masalah adat. “Jadi, kita coba mencegah kepentingan-kepentingan politik yang ingin memanfaatkan pintu adat. Contohnya pemberian anak adat dan gelar adat ini yang kita tidak ingin terjadi lagi, supaya benar-benar adat itu independen dan tidak terkontaminasi. Itu faktor inti dari kongres nanti,” kata Jan Chistian.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, mengungkapkan di Papua dan Papua Barat saat ini masih banyak kaum perempuan yang menjadi korban adat yang berlaku saat ini. Ia mengangkat isu mas kawin yang banyak menempatkan kaum perempuan sebagai obyek.

“Ada perempuan yang sudah melahirkan tiga anak sampai empat anak, tapi belum menikah karena mas kawin mahal,” kata Yohana di Sorong beberapa waktu lalu.Tingginya biaya mas kawin membuat sebagaian perempuan Papua susah untuk berkembang. Karena itu, ia meminta dewan adat Papua untuk menghargai dan melindungi perempuan.

Jelang Kongres Pemuda Adat Papua juga diwarnai maneuver politik Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto, yang hendak meresmikan kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Merauke dan Wamena. Manuver Tommy tersebut dianggap mengganggu keutuhan masyarakat adat karena syarat dengan kepentingan politik demi mendulang suara saat pemilu.

Pokja Papua

Mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang melibatkan perempuan dan suku-suku pedalaman Indonesia