Komisi IX DPR Minta Infrastruktur Kesehatan dan Naker di Papua Barat Dibenahi

Jakarta, 16 Maret 2018-- Komisi IX DPR RI memanfaatkan masa reses III persidangan dengan melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat. Kunjungan kerja wakil rakyat ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan guna melihat perkembangan pembangunan kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan BPOM di wilayah timur Indonesia ini.

Selain itu, Kunjungan kerja Komisi IX ini juga untuk menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN di Provinsi Papua Barat. Sekaligus memonitor pelaksanaan dan program kementerian serta kelembagaan yang menjadi mitra kerja Komisi IX.

Diketahui, lambatnya penyerapan anggaran di sejumlah daerah menjadi permasalahan krusial karena berdampak pada percepatan pembangunan. Di sisi lain, saat ini, pembangunan di beberapa daerah sangat sulit karena keterbatasan akses. Dengan tidak terserapnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan mengganggu sistem perekonomian di suatu daerah.

Nah, ini pula yang terjadi di Papua Barat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri, seperti ditulis Buletin Parlementaria Edisi Maret 2018 mengatakan, agar akselerasi pembangunan Papua Barat meningkat secara progresif dibutuhkan pembenahan seluruh aspek serta perencanaan yang lengkap di bidang infrastruktur kesehatan dan tenaga kerja. Namun penyerapan anggaran menjadi kendala dalam pembenahan pembangunan di Papua Barat.

“Jika daya serap daerah sangat rendah, banyak besaran anggaran turun, sehingga masalah-masalah ini harus dibenahi agar pembangunan di Papua Barat lebih baik,” tegas Syamsul saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, belum lama ini.

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX dengan Pemprov Papua Barat berlangsung di Kantor Gubernur dengan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Badan POM, Kepala BKKBN dan Kepala BP3TKI serta Direktur RSUD Manokwari.
Komisi IX DPR RI menginventarisasi persoalan-persoalan yang ada di Papua Barat, poin pertemuan nantinya menjadi rumusan dalam rapat bersama dengan Pemerintah.