/ kamarbaca

Bersihkan Benih Radikalisme di BUMN dan Kementerian/Lembaga

POKJA PAPUA – Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan pegawai di Kementerian Keuangan agar tidak bekerja untuk kepentingan kelompok, golongan ekslusif tertentu. Tidak menjadi penyuara kebencian kepada pihak tertentu! Jika hal itu dilakukan oleh pegawai dan pejabat di Kementerian Keuangan, mereka telah ada pada tempat yang salah, dan selayaknya untuk meninggalkan kementerian tersebut.

Pada November 2018 lalu, Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Arief Tugiman, mengungkapkan data bahwa sebanyak 41 dari 100 masjid di beberapa Kementrian/Lembaga dan BUMN terindikasi terpapar radikalisme. Rinciannya, 11 masjid milik kementerian, 11 masjid milik lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.

Arief mengungkapkan, masjid yang terpapar radikalisme itu terbagi menjadi tiga kategori atau tingkatan mulai dari terindikasi terpapar rendah, sedang dan tinggi. Namun, dari tiga tingkatan itu, harus diberi tingkat kewaspadaan yang sama. Kala itu, ia juga membeberkan adanya tujuh perguruan tinggi negeri yang mengalami hal serupa.

Pada diskusi dengan tema ”Menakar Ekslusivime dan Radikalisme di BUMN dan ASN” yang digelar Fokus Wacana UI, Rabu 26 Juni 2019 lalu, kekhawatiran akan bahaya kelompok radikal begitu terasa. Karena itu, sangat dipandang perlu agar kekhawatiran itu ditindaklanjuti dalam aksi nyata untuk membendung dan mempersempit ruang geraknya.

Presidium Fokus Wacana UI, Bob R Randilawe, mengatakan apa yang telah diungkap oleh Sri Mulyani adalah sebuah terobosan dan menjadi keinginan bangsa Indonesia. Bahwa perkembangan kelompok radikal saat ini telah meresahkan ruang public dan bisa mengacaukan situasi bangsa dan negara. Tidak hanya di masa mendatang, bahkan saat ini juga. Karena itu, kementerian/lembaga dan BUMN sudah waktunya untuk deklarasi melawan radikalisme.

Pegawai dan pejabat BUMN, ASN (aparatur sipil negara) di Kementerian/Lembaga tidak boleh dibiarkan sedikitpun menjadi pihak yang ingin merusak idelogi negara. Mereka, sebaliknya, harus menjadi garda terdepan untuk menjelaskan dengan baik dan benar mengenai ideologi dan tugas negara sesuai konstitusi.

Karena itu, Direktur Riset Setara Institute, Hamili, dalam diskusi itu mengusulkan adanya screening ideologi dari tingkat staf sampai level direksi di semua BUMN, kementerian/lembaga. Keberadaan kelompok radikal di BUMN dan ASN membuat keuangan negara bisa disalahgunakan untuk melawan negara. Alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, justru bisa menjadi pembawa bencana jika tidak ditangani sejak dini.

Kepal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Polisi Suhardi Aulius, saat mengisi Leadership Forum Bank Mandiri Tahun 2019 di Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa waktu lalu mengungkapkan, degradasi moral bangsa saat ini lebih karena kurangnya filter dan kemampuan berpfikir kritis masyarakat terhadap hoax dan hate speech di sosial media.

Hal itu dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memupuk intoleransi yang berujung pada infiltrasi paham radikal terorisme. Karena itu, ia berharap BUMN-BUMN, harus waspada terhadap infiltrasi dan perekrutan oleh kelompok radikal terorisme terutama di lingkungan kerja.
Peace

“Terorisme merupakan ancaman yang nyata, kalau bisa diibaratkan terorisme bukanlah isapan jempol belaka, bahkan sudah terjadi di negara kita. Oleh karena itu saya berharap untuk dapat melihat dengan baik,” kata Suhardi Alius.

Ia menjelaskan, organisasi kerja seperti di BUMN berkembang tergantung dari SDM-nya. Peran direktur SDM di organisasi itu sangat penting. Merekalah yang menentukan mau menghasilkan organisasi kerja seperti apa yang terjadi ke depan. “Jangan sampai paham itu masuk, dan bagaimana direktur SDM memberikan penempatan, mengevaluasi pegawainya. Kalau ada yang salah-salah dibenarkan, dididik kembali supaya mereka menjadi orang yang baik,” tegasnya.

Komisaris Indonfarma, Teddy Wibisana, dalam diskusi Fokus Wacana UI di atas mengungkapkan, hasil riset P3M (Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat) seperti diungkap Arief harus menjadi perhatian serius bagi BUMN. Hasil riset P3M menunjukkan 56 persen masjid BUMN terpapar radikalisme. Hal itu mudah saja pembuktiannya.

Penceramah radikal dan yang terafiliasi secara dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) leluasa berkotbah di masjid-mesjid BUMN. “Tinggal datang dan dengar saja di masjid,” katanya. Jika tiap hari dicekoki dengan pernyataan radikal, orang akan terjebak untuk mengikutinya.

Apa yang dilakukan oleh BNPT, yakni mengumpulkan direktur dan komisasaris BUMN untuk beri pemahaman tentang bahaya radikalisme harus diikut dengan langkah lanjutan. Misalnya, menjadikan kemampuan peduli idelogi bangsa dan negara masuk dalam key performance index (KPI) kerja mereka. Kepedulian itu harus menjadi karakter karyawan dan direksi BUMN, ASN Kementerian/Lembaga. Demikian halnya dengan BUMD di daerah dan ASN di semua daerah.

Revisi UU ASN
Derasnya pengaruh radikalisme di BUMN juga disampaikan Komisaris Utama Adhi Karya, Fadjroel Rahman. Fadjroel bahkan memiliki pengalaman tersendiri dengan karyawan BUMN yang terpapar paham radikalisme. Saat itu, seorang karyawan Adhi Karya dengan gampangnya memaki KH Mustofa Bisri (Gus Mus) dengan kata ndasmu, untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.

Hal ini menurutnya, betapa kelompok radikal ini bergerak sistematis dan masuk merusak sendi birokrasi dan perekonomian negara. Kelompok radikal juga telah masuk dan merusak sektor pendidikan dengan menyusup ke berbagai lembaga pendikan.
Haidar Alwi dari Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mengatakan, adanya radikalisme di BUMN, ASN Kementerian/Lembaga menunjukkan selama ini ada sesuatu yang keliru. Kekeliruan itu, terutama ada pada UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Dalam UU itu, pemerintah pusat tak bisa mengambil tindakan jika ada ada ASN di pemerintah daerah yang terpapar radikalisme.

Makin menyulitkan lagi, jika kepala daerah membiarkan daerahnya menjadi lahan tumbuh kembang kelompok radikal. Bahkan dalam kasus pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), anggota HTI yang malah leluasa bergangti baju membentuk organsasi baru yang serupa di daerah.

Karena itu, ia berharap ke depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tegas lagi. “Kita minta pada periode kedua ini kita minta kepada Pak Jokowi untuk memberantas habis radikalisme ini. Kita sudah aman, nyaman, hidup rukun. Jangan sampai kita terpecah belah,” katanya.

Selain itu, perlu ada kajian dan evaluasi atas UU No.5 Tahun 2014 tadi. Dengan demikian, pemerintah pusat bisa lebih leluasa mempersempit ruang gerak penyebarluasan paham radikalisme.