/ Politik

Mengapa Dana Otsus Perlu?

POKJA PAPUA – Tidak lama lagi, dana otonomi khusus Papua berakhir. Sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf c point (1) UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa dana otonomi khusus Papua dihitung sebesar 2% dari dana alokasi umum (DAU) yang berlaku selama 20 tahun.

Hingga kini, pengalokasian dana otonomi khusus dari APBN telah berlangsung selama 17 tahun (2002-2019 dengan besaran lebih dari Rp 50 triliun. Sesuai peruntukkannya, dana itu digunakan antara lain untuk perbaikan kualitas kesehatan, perbaikan gizi, kebersihan lingkungan dan sebagainya.

Nah, dari pelaksanaan pengalokasian dana otonomi khusus itu banyak kalangan memberi pendapat bahwa penggunaan dana-dana itu gagal, tidak tepat sasaran. Permintaan untuk hentikan dana itu juga disuarakan. Suara-suara itu diutarakan karena masih banyaknya kemiskinan, kejadian busung lapar, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan yang dirasakan oleh warga Propinsi Papua dan Papua Barat. Elit di kedua propinsi dituding memperkaya diri dan sebagainya.

Namun, bagi Ketua Pokja Papua, Judith J. Dipodiputro, keberadaan dana otonomi khusus sesuai dengan pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua tidak gagal. Hal yang terjadi selama ini adalah kekurangefektifan. Menurutnya, menilai kondisi Papua harus obyektif dan bijaksana.

Banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat Propinsi Papua dan Papua Barat yang harus didatangkan dari tempat lain. Ia mencontohkan, sejak 50 tahun lalu, belum ada industri alat-alat berat di Papua dan Papua Barat. “Akibatnya kebutuhan alat berat harus diimpor dari Surabaya atau kota-kota lain di Jawa dan Sulawesi,” katanya.

Alat berat itu, agar bisa sampai ke tempat tujuan harus dipreteli terlebih dahulu untuk diangkut dengan pesawat terbang atau helicopter. Biaya menjadi sangat mahal. itulah alasan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) secara massif di Papua dan Papua Barat.

Selain itu, menurut Judith, ada masalah komunikasi. Publik harus paham bahwa Papua Barat adalah satu-satunya Provinsi Konservasi Alam. Upaya itu bukan hal yang mudah. Pemerintah Propinsi Papua Barat melakukan pendekatan traditional wisdom untuk menyelesaikan masalahnya.
dana-otsus

Di Papua juga banyak hal yang telah dilakukan pemerintah daerah. Namun, sekali lagi tidak tepat memberi penilaian kepada Propinsi Papua dan Papua Barat dari cara pandang kondisi daerah lain. Bertahun-tahun lamanya Papua dan Papua Barat jadi propinsi termiskin di Indonesia.