Saatnya Jakarta Dengar Suara Perempuan Papua

Papua Nov 11, 2017

Proses panjang pemiskinan Papua di masa konflik sangat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan. Papua sebagai wilayah yang pernah mengalami konflik bersenjata berjalan lamban dalam menumbuhkan pembangunan manusia, terlebih kaum perempuannya. Sehingga, peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak perempuan mutlak dibutuhkan dalam agenda-agenda pembangunan tanah Papua.

Koordinator Wilayah III Domberai Solidaritas Perempuan Papua (SPP) Medzke Karoswaf yang baru usai mengikuti Konferensi SPP bertema “Kebangkitan Perempuan Papua untuk Perubahan” di Port Numbay, Papua (31 Agustus sampai 3 September 2017) menandaskan pentingnya perempuan-perempuan Papua untuk mulai aktif dan partisipatif dalam proses-proses pembangunan yang tengah didorong sejak periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kemestian akan partisipasi perempuan dalam pembangunan, bagi Medzke (28) yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter ini, supaya kepentingan-kepentingan perempuan Papua mendapat perhatian dan pengawalan, tidak ditinggalkan. Sebab, pembangunan yang mulai giat dicanangkan pemerintahan Jokowi di Papua belum dirasakan kaum perempuan.

“Pemerintah sudah bikin banyak. Presiden sudah kasih uang banyak. Tapi kita (perempuan Papua) tidak dapat apa-apa,” ungkap perempuan yang juga aktif di Dewan Adat Byak Betew, yang November tahun lalu dibentuk di Raja Ampat.

Pembangunan dan Kearifan Lokal Papua

Apa pentingnya Konferensi III Solidaritas Perempuan Papua (SPP) bagi Medzke dan perempuan Papua?

Keterlibatan Medzke dalam konferensi ini sejatinya menjadi ruang bagi dia untuk mendorong aspirasi perempuan-perempuan di wilayah III yang membawahi sepuluh daerah meliputi Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Bintuni, Teluk Cenderawasih, Wondama, Tambrauw, Sorong Selatan, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak supaya mereka tidak menjadi korban atau objek pembangunan belaka.

Konferensi SPP di Port Numbay sekaligus ajang buat Medzke dan perempuan Papua lainnya aktif berbicara soal kebenaran sebagai upaya menghadapi tantangan dunia modern dan masa depan tanah Papua agar tidak terus-menerus kepentingan dan kebutuhan mereka dipinggirkan. SPP sebagai wadah yang berbadan hukum menjadi tempat menimbang dan menyaring modernitas agar jalannya pembangunan sesuai dengan karakter maupun kearifan lokal tanah Papua.

“Modelnya harus model Papua. Karenanya, akulturasikan kearifan lokal dengan teknologi modern,” harap dokter lulusan Berea University, Seoul, Korea Selatan ini yang meyakini bahwa perempuan Papua adalah orang-orang yang cepat balajar dan sangat bisa beradaptasi, sebaliknya mereka juga tidak selalu anti dengan modernitas.

Sumber: sejuk.org

Pokja Papua

Mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang melibatkan perempuan dan suku-suku pedalaman Indonesia