Sinergi Kementerian BUMN-TNI Kebut Infrastruktur

Mar 06, 2018

Jakarta, 6 Maret 2018-- Upaya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah terus saja digenjot. Kali ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengoptimalkan sumber daya guna percepatan pembangunan infrastruktur.

Sinergi kedua institusi negara itu terbilang anyar dan selama ini belum pernah dilakukan keduanya. Melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Cilangkap, Jakarta Senin (5/3) yang lalu, kedua belah pihak akan mengoptimalkan sumber daya masing-masing yakni pemanfaatan sumberdaya manusia, pendidikan, pelatihan dan pemanfaatan fasilitas serta sosialisasi.

Kesepakatan ini berdurasi lima tahun dan akan dievaluasi untuk masa berikutnya. Dalam pelaksanaannya, baik TNI maupun Kementerian BUMN akan melaksanakan perjanjian sesuai porsi tugas dan fungsinya. “Tentu saja semuanya dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan,” tegas Menteri Rini.

Lantas apa yang bakal digarap kedua institusi itu? Kementerian BUMN seperti dikatakan menteri Rini, akan meningkatkan percepatan penyediaan infrastruktur fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), yakni melalui program bedah rumah veteran, renovasi sekolah, infrastruktur dasar, jalan dan jembatan.
Ia pun mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara BUMN dan TNI dalam program bedah rumah veteran yang dilakukan sejak 2015, dimana personel TNI menjadi salah satu pihak yang turun langsung melakukan renovasi dengan pendanaan dari Kemneterian BUMN di seluruh pelosok Indonesia.

Sementara TNI, seperti disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, menyambut baik kerjasama itu. Dalam kerjasama ini TNI akan memberikan dukungan kelancaran tugas dan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) ini menambahkan, dengan niat yang tulus dan ikhlas serta perencanaan yang baik, wilayah Indonesia yang luasnya luar biasa akan tertangani dengan baik seperti halnya penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang sudah selesai dan selanjutnya dapat dijadikan pilot project untuk kerjasama lainnya mengingat kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial di wilayah Indonesia yang perlu perhatian khusus.

Bukan sekedar janji
Sinergi Kementerian BUMN dan TNI dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok negeri ini sangatlah diperlukan, termasuk di Papua sekalipun. Dengan kondisi geografi yang cukup luas dan berhutan lebat, kehadiran TNI diharapkan mampu untuk mendampingi sekaligus menjaga pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur di tanah Papua.

Memang, membangun tanah Papua tidaklah semudah membalik telapak tangan. Mengingat luas wilayahnya yang mencapai sekitar 418.000 Km2 dan berhutan. Namun bagi Presiden Jokowi, kondisi wilayah yang sulit demikian tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan pembangunan infrastruktur di tanah Papua dan Papua Barat.
"Sebab, jika itu terus alasannya, maka tidak akan pernah terbangun infrastruktur Papua. Saya percaya setiap permasalahan pasti ada solusinya, termasuk dalam hal pembangunan Papua," ujar Jokowi dalam sebuah kunjungannya di Papua.

Komitmen Jokowi mempercantik wilayah yang terletak di ujung timur Indonesia itu dimulai dengan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan seperti pembangunan ruas jalan Nduga-Wamena sepanjang 248 km di Kabupaten Nduga. Ruas jalan ini nantinya bakal menghubungkan seluruh kabupaten di Propinsi Papua lewat jalur darat pada 2018.

Banyak sudah pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Diantaranya pembangunan bandara Wamena, pelabuhan laut Wasior di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sebagai bagian dari program tol laut. Pelabuhan Wasior, dapat disandari kapal berkapasitas 3.500 DWT sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi masyarakat Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Imbasnya, perekonomian dapat tumbuh dan disparitas harga antar daerah dapat ditekan.

Beberapa pelabuhan di kawasan itu juga akan diresmikan. Dengan beroperasinya 6 infrastruktur kelistrikan ini PLN mampu menghemat pemakaian BBM hingga Rp 161 miliar per tahun.

Saat ini, total daya mampu listrik di di Papua dan Papua Barat 294 MW, dengan beban puncak 242 MW, pertumbuhan beban rata-rata konsumsi listrik 8% pertahun, dan jumlah pelanggan sebanyak 521.000 pelanggan.

Pembangunan infrastruktur kelistrikan di Papua termasuk fokus perhatian Presiden Jokowi. Bagi Jokowi, pembangunan kelistrikan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, PLN juga melakukan pelayanan berupa melistriki 14 Ibu Kota Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang belum berlistrik PLN.

Kemudian juga melistriki seluruh Ibu Kota Kecamatan dengan target selesai tahun 2019, dan melistriki pulau terluar dan daerah perbatasan dengan target selesai tahun 2019, serta meningkatkan jam operasi Listrik Desa menjadi 24 jam sehari dengan target selesai 2019. Banyak bukti yang dilakukan Presiden Jokowi dalam membenahi tanah Papua. Dengan begitu pembangunan sarana dan prasarana itu bukan sekedar wacana ataupun janji belaka.

Pokja Papua

Mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang melibatkan perempuan dan suku-suku pedalaman Indonesia