/ kamarbaca

Tidak Puas Pembayaran Kampung, Warga Mulia Unjuk Rasa

SHNet, MULIA - Puluhan massa yang menamakan diri “Penggugat SK. Kepala Kampung” yang terdiri dari kepala kampung lama melakukan unjuk rasa dengan membawa spanduk di Alun-alun Kota Baru Pagaleme, Mulia, Papua, Selasa (16/7).

Mereka menolak proses pembayaran kampung yang sedang berjalan dan meminta aparat hukum untuk menghentikannya. Dalam spanduk yang didibentangkan tertulis hasil keputusan PTUN Jayapura Nomor : 35/G/2018 PTUN Jayapura dan Nomor : 22/G/PTUN Jayapura Tanggal 3 Desember 2018 dan keputusan PTUN Makassar dalam eksepsi Nomor : 13/B/2019/Makassar Tanggal 13 Maret 2019 yang menyatakan bahwa pihak tergugat dinyatakan kalah.

Koordinator aksi, Laban Wonda, selaku mantan Kepala Kampung Pilia Distrik Tingginambut dalam orasinya mengatakan bahwa kasus kekalahan ini adalah pelajaran yang tidak baik. “Tergugat telah kalah dalam 2 tahapan proses hukum. Kami tinggal di atas hukum, mulai Putusan PTUN Jayapura dan PTUN Makassar telah diputuskan oleh hukum bahwa pihak tergugat, Bupati, kalah. Tetapi kenapa pembayaran dana kampung masih jalan. SK yang ada tidak boleh dipakai. Aparat kepolisian ada di Puncak Jaya dibayar oleh negara kenapa masih ada pembiaran. Ini negara hukum,” tegasnya.

Iptu Indra Selaku Pasiter Kodim 1714/Puncak Jaya mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan masalah kampung kepada proses hukum yang berlaku dan meminta koordinator untuk bertanggung jawab atas aksi ini. “Surat ijin belum keluar jadi segera hentikan karena tidak ada ijin dari pihak berwenang" tegasnya.

KabagSumda Polres Puncak Jaya, Kompol Marthen, mengatakan negara memperbolehkan unjuk rasa tetapi ada aturannya. Karena unjuk rasa tidak ada ijin maka aksi yang dilakukan melanggar aturan. “Kami aparat kepolisian netral di tengah masyarakat, jadi saya minta seluruh pihak menahan diri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMK Opius Wonda, mengatakan pemerintah daerah akan mendengar semua masukan dari masyarakat. Ia berharap aksi yang dilakukan tidak mengganggu pelayanan public yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.